Nur Nadlifah : Peran Stakeholder untuk Percepatan Penurunan Stunting

BREBES - Prevalensi Stunting di Kabupaten Brebes tahun 2022 mencapai 29,1%, hal ini membutuhkan peran semua pihak untuk menurunkan tingkat prevalensi di tahun 2023. Demikian disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, M.M pada pertemuan sosialisasi advokasi dan KIE Percepatan Penurunan stunting oleh mitra kerja - Konsolidasi Pemangku kebijakan tingkat daerah ( kemitraan ) bersama BKKBN Jawa Tengah di Ruang Pertemuan Hotel Grand Dian Brebes Kabupaten Brebes, Jumat (10/10/2023).

Stunting, kata Nur Nadlifah, masih menjadi ancaman yang besar bagi kondisi kesehatan masyarakat di Brebes. Dirinya berharap semua elemen masyarakat terus meningkatkan inisiatif untuk melawan dan menekan angka stunting hingga capaian satu digit.

"Penanganan stunting harus dilaksanakan secara serius dan tidak boleh main-main. Tentunya melibatkan semua pihak dan juga dukungan dari BKKBN yang berperan sebagai leading sector penanganan stunting," katanya.

Stunting atau kerdil pada anak, lanjut Nur Nadlifah, mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya.

" Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Periode 1000 hari pertama kehidupan semestinya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu pada tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Brebes sekaligus praktisi stunting Kabupaten Brebes Nur Wakhidah, M.Pd menyampaikan bahwa Fatayat NU ikut berkiprah menurunkan stunting dengan membangun program Gerakan Sadar Gizi atau lebih dikenal sebagai Gersagi. Inisiatif baik semacam ini terbukti berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Brebes. 

Ketua Tim Pokja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Dra. Harlin Is Ambarwati, MM mengatakan, pembangunan keluarga merupakan isu di berbagai lintas sektor, artinya pembangunan keluarga menjadi tanggung jawab lintas sektor, kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah Indonesia.

Kepala DP3KB Kabupaten Brebes Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si sebagai upaya penurunan stunting, DP3KB membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita, yang diperluas pada 17 kecamatan di Brebes. Perluasan rintisan pembentukan kelompok BKB melibatkan semua unsur dan stakeholder terkait.

" BKB melibatkan penyuluh KB, Kader Tim Penggerak PKK, hingga kader posyandu. Tujuannya, membina para ibu dan keluarga agar bisa memahami tentang pola asuh yang baik. Sebab, salah satu penyebab stunting karena pola asuh yang salah atau kurang tepat. Sehingga, BKB harapannya bisa meningkatkan edukasi bagi masyarakat," pungkasnya.